TIMES MADIUN, JAKARTA – PP Muhammadiyah diminta tolak izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo). Hal tersebut salah satunya disampaikan oleh kader Perserikatan, Edi Sugianto.

Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini menilai, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat dan tujuan organisasi yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tersebut.

"Saya sebagai kader menolak, sebab tidak sesuai dengan tujuan Muhammadiyah," katanya saat dihubungi TIMES Indonesia, pada Senin (10/6/2024).

Menurutnya, biarkan Muhammadiyah tetap menjadi organisasi yang mandiri, dan fokus pada tujuan mewujudkan masyarakat Islam Indonesia yang sebenarnya-benarnya.

Kata dia, Islam Indonesia yang sebenarnya-benarnya tidak akan pernah ikut andil dalam eksploitasi dan perusakan alam.

"Apalagi alasannya, hanya untuk menghidupi organisasi. Mohon maaf, Muhammadiyah sudah cukup. Bahkan organisasi ini sudah mandiri sejak Indonesia belum merdeka," jelasnya.

Ia menilai, selain pertambangan, salah satunya, Indonesia masih memiliki sumber daya lain yang bisa dimaksimalkan, seperti misalnya rempah-rempah dan lainnya.

"Jadi, berlaku kaidah fikih 'menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan harus didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat'. Manfaatnya ada bagi bangsa, negara, agama, dan organisasi. Tetapi, mudaratnya tentu lebih besar," katanya.

Oleh karenanya, sebagai kader, ia berharap PP Muhammadiyah segera menyampaikan sikap tegas bahwa organisasi ini menolak izin tambang yang diberikan oleh Presiden Jokowi tersebut, karena terlalu banyak moderatnya.

"Karena kontradiktif dengan asas gerakan Amar Makruf Nahi Mungkar, termasuk perusakan alam secara sistemik oleh keserakahan segelintir elite Indonesia," ujarnya. (*)