TIMES MADIUN, JAKARTA – Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung menyampaikan, adanya pro kontra setelah pihaknya menerima izin tambang dari Presiden Jokowi, adalah hal biasa.

Ia mengaku, bahwa putusan untuk menerima izin tambang tersebut sudah dilakukan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada pertengahan Juli ini.

"Pro-kontra perbedaan itu rahmat, tergantung kita bagaimana menyikapinya," katanya dalam acara bertajuk Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang, di Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Meski menerima izin tambang tersebut, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan tidak akan pernah merusaknya.

"Saya ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, yang harus menjaga lingkungan, jangan merusak lingkungan. Ini sebuah kontradiksi," jelasnya.

Ia mengakui, banyak pihak yang protes setelah mengambil izin tambang yang diberikan oleh Presiden Jokowi tersebut.

"Ketika PP Muhammadiyah akan mengambil tambang, kemudian banyak yang kontra," katanya.

Ia menegaskan, meskipun sudah menerima izin tambang, hal tersebut tidak dilakukan eksekusi secara gegabah.

"Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Muhammadiyah mengkaji ini secara dalam," ujarnya. 

Kader Mengaku Kecewa 

Diberitakan sebelumnya, Muhammadiyah memutuskan mengikuti langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari Presiden Jokowi. Kader Perserikatan pun menyampaikan kekecewaannya.

Salah satunya yakni Edi Sugianto. Doktor dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut menyatakan, putusan itu tak sesuai dengan harapan warga Muhammadiyah.

"Meski sudah menjadi keputusan organisasi, saya secara pribadi sangat kecewa. Sebab, menurut saya tidak sesuai dengan ideologi Muhammadiyah yang rahmatan lil al-amin," katanya saat dihubungi TIMES Indonesia.

Meski begitu, dirinya meyakini pengurus Muhammadiyah memiliki alasan dan landasan, mengapa menerima tawaran tersebut. 

"Nah, (alasan) itu yang wajib dijelaskan secara detail, sehingga warga Muhammadiyah dan Indonesia secara umum memahami apa dasarnya," jelasnya.

Ia menyampaikan, pengelolaan tambang yang ramah dan tidak ramah lingkungan itu seperti apa. Mestinya, lanjut dia, sebelum keputusan diumumkan ke publik, pengurus menjelaskan sejelas-jelasnya.

Selain itu, juga perlu sosialisasi secara top-down. Komunikasikan dan sosialisasikan keputusan tersebut mulai dari pusat hingga ranting. 

"Jangan sampai Pengurus Pusat Muhammadiyah menerima tawaran tersebut, tetapi di pengurus di bawahnya beda suara dan persepsi," katanya.

Jadi, kata dia, selain secara normatif, keputusan yang diambil juga harus dijelaskan landasan solutif pengelolaan dan pemanfaatannya.

"Jika tidak mampu menjelaskan hal-hal mendasar, saya khawatir Muhammadiyah juga terjebak dalam sikap politis 'aji mumpung' dan itu justru bisa merusak muruah organisasi," ujarnya. 

Penerimaan izin tambang dari Jokowi tersebut sebelumnya disampaikan oleh Anwar Abbas kepada media. Namun nantinya, pernyataan resmi terkait hal itu akan disampaikan secara resmi oleh PP Muhammadiyah dalam waktu dekat ini. (*)