TIMESINDONESIA – Kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) dan gratifikasi proyek di Kota Madiun yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif H. Maidi, Kepala Dinas PUPR Thariq Megah, serta Direktur PT Sekar Arum Rochim Ruhdiyanto terus menyita perhatian publik. Keterangan para saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dinilai mengungkap modus korupsi dalam bentuk baru.

Pengamat kebijakan publik, Iwan Susanto, mengatakan terdapat anggapan bahwa dana CSR merupakan dana yang aman karena tidak diaudit maupun diawasi secara langsung oleh pemerintah sehingga rentan disalahgunakan.

"Ada asumsi bahwa dana CSR itu aman, tidak diaudit dan tidak diawasi pemerintah. Sehingga bisa diatur dan dikelola sedemikian rupa," ujar Iwan Susanto, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Iwan, pemanfaatan dana CSR sebenarnya telah diatur melalui berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah penyimpangan maupun praktik korupsi.

"Artinya, CSR itu ada aturannya, bukan asal minta atau memberi," tegasnya.

Dalam kasus yang terjadi di Kota Madiun, Iwan menilai terdapat prosedur yang dilanggar, baik terkait permintaan, penyaluran, maupun penggunaan dana CSR. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha masih beranggapan bahwa pemberian CSR dapat memperlancar proses perizinan dan keberlangsungan usaha.

Baca juga

Kasus Korupsi Dana CSR di Kota Madiun Dinilai Ungkap Modus Baru, Pengamat Soroti Celah Pengawasan

"Untuk urusan izin, pengusaha tidak ingin berbelit dengan birokrasi dan aturan. Akhirnya CSR digunakan sebagai alat pengendali," ungkapnya.

Ia juga menyoroti munculnya pihak-pihak yang berperan sebagai perantara atau makelar dalam proses permintaan dan negosiasi dana CSR antara pemberi dengan Pemerintah Kota Madiun.

"Permintaan CSR ini disebut saksi ada yang langsung dari wali kota, ada yang lewat makelar untuk memperlancar perizinan. Modusnya seperti itu," kata Iwan.

Menurutnya, dana CSR juga berpotensi membuka celah terjadinya korupsi anggaran daerah. Salah satu modus yang mungkin terjadi adalah adanya kombinasi penggunaan dana CSR dengan anggaran pemerintah daerah dalam satu proyek.

"Misalnya ada bangunan gedung yang dibiayai CSR, kemudian penyelesaiannya menggunakan APBD. Kombinasi anggaran seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan," ujarnya.

Baca juga

KPK Seret Tiga Tersangka Korupsi Kota Madiun ke Meja Hijau

Seiring berjalannya persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Iwan meyakini modus-modus penyalahgunaan dana CSR akan semakin terungkap. Menurutnya, meskipun para terdakwa membantah dakwaan yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan memiliki alat bukti yang kuat, termasuk jejak digital.

Sebelumnya, sejumlah pengusaha pengembang perumahan di Kota Madiun mengaku menyetorkan dana CSR bernilai ratusan juta rupiah. Dana tersebut disebut diminta untuk mendukung alih fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo menjadi kawasan wisata.

Fakta tersebut terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana CSR dan gratifikasi proyek di Kota Madiun yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya. (*)