SURABAYA – Masih menjadi rangkaian Hari Bhayangkara ke-78 sekaligus HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 tahun. Polda Jatim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. 

"Program ini akan digelar mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2024," ujar Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa.

Kebijakan pembebasan pajak daerah meliputi:

1. Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya.

Baca juga

Tuntut BHR Sesuai SE Menaker RI, Driver Ojol di Madiun Siap Turun Aksi

2. Pembebasan sanksi administratif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB.

3. Pembebasan PKB progresif. 

4. Bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL).

"Untuk lebih lengkapnya, akan disampaikan tim pembina Samsat," katanya. 

Baca juga

Sinkronkanisasi LKPJ Bupati Madiun 2025, Komisi A Gelar RDP Bersama 13 OPD

Lebih lanjut, pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atau wajib pajak untuk pembayaran pajak kendaraan. 

"Sementara bagi pemerintah untuk menambah pemasukan dari sektor pajak, meningkatkan pembangunan daerah, dan membuat wajib pajak lebih patuh," papar Erik. 

Untuk diketahui bagi pemilik kendaraan, pemutihan pajak kendaraan hanya menghapus denda yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraannya. Untuk pajak kendaraan itu sendiri tetap dibebankan kepada pemilik kendaraan. (*)