MADIUN – Komisi A DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan 13 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Madiun. Tujuan RDP untuk menyinkronkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Madiun tahun 2025 sekaligus evaluasi capaian kinerja masing-masing OPD.

"Evaluasi ini untuk mengetahui kendala dalam capaian kinerja serta mencari solusi agar permasalahan yang sama tidak terjadi di tahun berikutnya," ungkap Purwadi Ketua Komisi A, Rabu (11/3/2026).

Dijelaskan, hasil RDP komisi akan menjadi bahan pembahasan di rapat panitia khusus (pansus) LKPJ 2025. Serta menjadi acuan penyusunan tanggapan fraksi. "Masing-masing OPD kami minta membuat laporan tertulis. Kemudian kita evaluasi apakah sesuai dengan LKPJ yang disampaikan," imbuhnya.

Baca juga

Tuntut BHR Sesuai SE Menaker RI, Driver Ojol di Madiun Siap Turun Aksi

Selain evaluasi kinerja sesuai dengan program daerah, Komisi A juga mengevaluasi pelaksanaan program mandatori pusat. Salah satunya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Saat ini, pelaksanaan KDMP masih terkendala perizinan. Terutama izin pemanfaatan lahan pertanian produktif.

"KDMP perizinannya belum maksimal. Kendalanya pada kebijakan moratorium lahan baku sawah. Sehingga saat ini masih banyak izin yang belum keluar," ungkap Purwadi.

Baca juga

Sinkronkanisasi LKPJ Bupati Madiun 2025, Komisi A Gelar RDP Bersama 13 OPD

Secara umum, Komisi A menilai tidak ada catatan merah dari evaluasi capaian kinerja OPD pada pelaksanaan APBD 2025. Namun ada beberapa catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Termasuk optimalisasi serapan anggaran.

Diketahui, seluruh komisi di DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja masing-masing. RDP tersebut merupakan rangkaian pembahasan LKPJ Bupati Madiun tahun 2025. Kegiatan RDP dijadwalkan berlangsung selama tiga hari pada 11-13 Maret 2026. (*)