MADIUN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Madiun bersinergi dengan jajaran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan dana bantuan operasioanal sekolah (BOS).

Sinergitas ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan dana BOS lebih efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Bentuk sinergitas tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada kepala sekolah dan bendahara dalam pengelolaan dana BOS.

"Pembinaan merupakan upaya preventif terjadinya kesalahan administrasi dan potensi penyimpangan anggaran," jelas Sikun Pribadi Koordinator Pengawas Kabupaten Madiun usai kegiatan pembinaan di SMPN 1 Sawahan, Kamis (3/9/2026). 

Menurut Sikun, langkah preventif tersebut juga meminimalisasi terjadinya salah persepsi, kekeliruan dalam penggunaan anggaran, maupun multitafsir terhadap aturan yang berlaku.

"Kerja sama dengan kepolisian menjadi bagian dari langkah pencegahan agar para pengelola dana BOS memahami batasan serta konsekuensi hukum dalam pengelolaan keuangan sekolah," jelasnya.

 Dalam pengelolaan dana BOS, lanjutnya, setiap satuan pendidikan tidak bisa menggunakan anggaran berdasarkan kehendak pengelola.

Penggunaan dana harus mengacu pada komponen belanja yang diperbolehkan serta rencana anggaran yang telah disusun. 

Baca juga

RSUD Dolopo Lahirkan Inovasi Layanan Jawara, Antar Pasien Pulang Tanpa Biaya

Hal tersebut juga berlaku dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Penyusunan RKAS harus dilakukan secara partisipatif dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas sekolah. Setelah ditetapkan, pelaksanaan anggaran harus konsisten dengan RKAS dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Penggunaan dana harus betul-betul berdaya guna dan berhasil guna sesuai kebutuhan sekolah, khususnya untuk memberikan layanan pembelajaran yang baik,” tegasnya. 

Pembinaan ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pemahaman yang diperoleh harus diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan dana BOS. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan.

"Melalui sinergi antara Disdikbud dan kepolisian, pengelolaan dana BOS di Kabupaten Madiun diharapkan semakin tertib dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Sikun. 

Baca juga

Dua Pekan Padat Penonton, Kartar Jiwan Sukses Gelar Lomba Bola Voli Plastik

Kegiatan pembinaan diikutu kepala sekolah dan pengelola dana BOS jenjang SD dan SMP di wilayah Kecamatan Jiwan dan Sawahan. Materi pembinaan disampaikan Ipda Rakhean Badhra Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Madiun Kota. 

Dalam forum tersebut, peserta pembinaan terlihat antusias dan aktif bertanya mengenai praktik pengelolaan dana BOS yang berpotensi menimbulkan persoalan.

"Pertanyaan tersebut merupakan apa yang dialami dan terjadi di lapangan. Jawaban dari tim tipidkor sangat tepat sesuai dengan yang kita butuhkan,"  ujar Mohammad Sholihudin  Kepala SMPN 1 Sawahan.

Sebagai peserta dan tuan rumah kegiatan pembinaan, Sholihudin menilai banyak manfaat yang diperoleh. Dia berharap pembinaan dan pendampingan bisa terus dilakukan agar pengelolaan dana BOS tidak melenceng dari ketentuan. 

"Sebagai penanggungjawab pengelolaan dana BOS kami sangat terbantu dengan adanya pembinaan dan pendampingan ini," ungkapnya. (*)