MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun (Pemkab Madiun) melakukan berbagai upaya mewujudkan wilayah bebas stunting.

Upaya tersebut di antaranya berupa peningkatan alokasi anggaran penanganan stunting serta memodernisasi sarana prasarana di posyandu. 

Bupati Madiun H. Hari Wuryanto mengungkapkan anggaran penanganan stunting tahun 2026 meningkat dari Rp 160 juta menjadi Rp 246 juta. Peningkatan anggaran diikuti dengan digitalisasi alat ukur di seluruh posyandu. 

"Seluruh posyandu kini menggunakan alat antropometri digital standar untuk memastikan keakuratan data tumbuh kembang anak secara real-time. Pelaporan tidak lagi bergantung pada tumpukan kertas," ujar Hari Wuryanto saat pembukaan Monitoring dan Evaluasi Bulan Timbang Serentak 2026 di Desa Uteran, Kecamatan Geger, Selasa (11/8/2026). 

Bupati juga mengapresiasi inovasi lokal di Posyandu Kartini Desa Uteran.

Warga setempat menukarkan sampah rumah tangga dengan makanan tambahan bergizi bagi balita. Sehingga upaya pencegahan dan penanganan stunting lebih optimal tidak hanya bergantung anggaran pemerintah.

Baca juga

Pemkab Madiun Naikkan Anggaran dan Digitalisasi Posyandu demi Menuju Wilayah Bebas Stunting

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi juga meninjau pelaksanaan bulan timbang di Posyandu Mawar, Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng.

Selain memantau penimbangan balita, Wabup Madiun menyerahkan bantuan khusus kepada balita terindikasi stunting dan ibu hamil serta pembagian vitamin A. 

"Penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan penimbangan balita untuk mengukur sejauh mana efektivitas asupan makanan bergizi serta intervensi yang telah diberikan selama ini," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana menyampaikan angka stunting terus menurun.

Dari 5,48 persen pada 2024 dan 5,14 persen pada 2025, per Juli 2026 angka tersebut kembali berhasil ditekan ke angka 5,02 persen. Pencapaian ini didukung oleh 877 Posyandu yang aktif 100 persen dan dikelola oleh 6.449 kader.

Baca juga

Legislatif Setujui Propemperda dan KUA-PPAS 2027, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun Bahas Tiga Agenda Sekaligus

"Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, mencapai rata-rata 97 persen di 15 kecamatan," jelasnya. 

Menurutnya, bulan timbang bukan sekadar penimbangan masal, tetapi juga ruang edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan pola asuh 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Kemenkes RI, Dahlan Syuron turut memberikan arahan secara virtual pada kegiatan bulan timbang di Kabupaten Madiun. 

Dia mengimbau para kader agar mencatat hasil pengukuran secara jujur dan detail tanpa pembulatan demi menjaga validitas data. (*)