MADIUN – Keberlanjutan alih fungsi TPA Winongo, Kota Madiun menjadi destinasi wisata belum ada kejelasan. Ini menyusul penetapan H. Maidi Wali Kota Madiun non aktif sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantassn Korupsi (KPK).

Sebelum Maidi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 19 Januari 2026, Pemkot Madiun getol mempromosikan destinasi Piramida Giza di area TPA Winongo. Bahkan sejumlah publik figur baik pejabat, selebritas maupun wisatawan diundang untuk melihat calon destinasi wisata yang diklaim bakal mendunia.

Plt Wali Kota Madiun Bagus Panuntun pun memilih bungkam saat ditanya soal kelanjutan alih fungsi lahan TPA Winongo untuk dijadikan tempat wisata. Ditemui saat launching paket wisata religi di PRC (Pahlawan Religi Center) Bagus Panuntun memilih tidak menjawab pertanyaan awak media, Sabtu (14/2/2026).

Baca juga

Pahala Tarawih Malam ke-3: Dosa Terdahulu Diampuni, Ini Pesan Malaikat

“Nanti lainya, kita bahas Kuncen aja,” ujar Bagus sambil bergegas pergi.

Meskipun diklaim sebagai terobosan inovatif dalam penanganan sampah, sejumlah kontroversi menyertai proses alih fungsi TPA Winongo menjadi destinasi wisata. Di antaranya pengambilan tanah sedimen dari bantaran Kali Madiun untuk urunan TPA Winongo tanpa seizin pihak berwenang yakni BBWS Solo.

Baca juga

Satu Tahun Pemerintahan Harmonis Kabupaten Madiun, Fokus Program Asta Cita dan Pengentasan Kemiskinan

Atas praktik itu, DPRD Kota Madiun sempat sidak ke lokasi pengerukan dan TPA Winongo. BBWS juga menghentikan aktivitas pengerukan dengan alasan belum ada izin. Sejumlah aktivis LSM juga mempertanyakan tentang perencanaan, kajian dan pembiayaan terkait alih fungsi TPA Winongo menjadi tempat wisata.

Meskipun diwarnai kritik dan kontroversi, H. Maidi yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Madiun seolah bergeming. Serta melanjutkan rencana alih fungsi TPA menjadi destinasi wisata dengan konsep Piramida Giza. (*)