TIMES MADIUN, JAKARTA – Indonesia Economic Summit atau IES 2026 siap digelar Indonesian Business Council (IBC) pada 3–4 Februari 2026 mendatang.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, fragmentasi rantai pasok dan tekanan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan krusial: 'apakah pertumbuhan ekonomi nasional mampu naik kelas dari sekadar stabil menjadi bernilai tambah dan inklusif?'. 

Dan IES 2026 mencoba menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dengan mengonsolidasikan kepentingan kebijakan, dunia usaha dan mitra global dalam satu meja strategis.

Forum ini tidak hanya menjadi ajang temu elite ekonomi, melainkan diposisikan sebagai ruang perumusan arah kebijakan yang lebih operasional.

IES 2026 untuk Pertumbuhan Indonesia

Di tengah pergeseran pusat-pusat pertumbuhan dan relokasi investasi global, IES 2026 diarahkan untuk menajamkan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi bernilai tambah, bukan hanya pasar konsumsi.

Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid menegaskan bahwa Indonesia harus keluar dari jebakan persepsi pasar besar tanpa keunggulan struktural. Menurutnya, Indonesia perlu menawarkan kepastian kebijakan, daya saing, serta konektivitas kawasan yang kuat.

"Melalui IES, kami ingin memastikan Indonesia dilihat sebagai tujuan investasi yang kompetitif, berdampak, dan terhubung dengan dinamika ASEAN serta ekonomi global,” ujarnya dalam konferensi pers IES 2026 di Jakarta melalui siaran persnya kepada TIMES Indonesia, Kamis (29/1/2026).

Dari sisi kebijakan, CEO IBC Sofyan Djalil menilai tantangan ekonomi global menuntut model pertumbuhan yang lebih realistis dan berbasis produktivitas. Ia menekankan bahwa konsistensi antara desain kebijakan dan implementasi menjadi titik lemah yang harus segera diperbaiki.

"Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang inklusif, ditopang produktivitas dan kebijakan yang benar-benar bisa dijalankan,” kata Sofyan.

Sementara itu, CEO IBC William Sabandar menyoroti pentingnya keterhubungan langsung antara dunia usaha dan arah kebijakan nasional. Tanpa dialog yang substantif, menurutnya, kebijakan berisiko kehilangan relevansi terhadap kebutuhan riil ekonomi.

"Kami memastikan perspektif pelaku usaha terhubung langsung dengan kebijakan ekonomi nasional, sehingga forum ini menjadi rujukan yang kredibel,” ujarnya.

Para Pembicara Kunci Siap Ambil Bagian

Mengusung tema 'Coming Together to Boost Resilient Growth and Shared Prosperity', IES 2026 akan menghadirkan lebih dari 100 pembicara dan partisipan strategis dari berbagai negara, mulai dari pejabat tinggi pemerintah, investor global, pemimpin korporasi, hingga ekonom dan lembaga internasional.

Kehadiran tokoh kunci nasional seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur dan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, bersama mitra internasional dari Kanada dan Australia, menegaskan bahwa IES 2026 diarahkan sebagai simpul penting pembacaan arah ekonomi Indonesia ke depan.

Lebih jauh, IES 2026 juga diposisikan sebagai action-oriented forum. Peluncuran Indonesia City Investment Accelerator (ICIA), penguatan kerja sama B57+ Asia-Pasifik, hingga kolaborasi dengan Global Ethical Finance Initiative (GEFI) mencerminkan upaya mendorong investasi berkelanjutan dan transformasi struktural ekonomi nasional.

Dengan pendekatan tersebut, IBC berharap IES 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi tahunan, melainkan menjadi referensi kebijakan ekonomi Indonesia di tengah lanskap global yang kian kompetitif dan tidak pasti. (*)