JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU menyampaikan realisasi serapan anggaran dan capaian fisik TA 2024 pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi V Lasarus, Rabu (30/10/2024).

Pada TA 2024 Kementerian PU mendapat pagu Rp147,37 triliun kemudian mendapat penambahan Rp19,62 triliun sehingga pagu total Rp166,99 triliun.

Menteri Dody mengatakan per 25 Oktober 2024 realisasi serapan anggaran Kementerian PU mencapai 60,08% atau Rp101,58 triliun dengan capaian fisik 66,13%. “Realisasi anggaran ini lebih tinggi 10,09% dari realisasi TA 2023 sebesar 49,99%. Kami optimis capaian anggaran bisa 94%-96% di Desember 2024,” kata Menteri Dody.

Sementara untuk progres lelang TA 2024 per 25 Oktober 2024 sudah terkontrak 2.827 paket senilai Rp110,95 triliun atau 97,33% dari total kontraktual Rp113,99 triliun. Paket yang sudah terkontrak terdiri dari 1.475 paket SYC dan MYC baru senilai Rp19,18 triliun dan 1.352 paket MYC lanjutan senilai Rp91,77 triliun.

Menteri Dody mengatakan pada TA 2024 dukungan infrastruktur untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp41,95 triliun dengan progres fisik 57,8%. “Rincian dukungan di IKN meliputi infrastruktur sumber daya air Rp1,45 triliun, jalan dan jembatan Rp19,2 triliun, infrastruktur permukiman Rp12,93 triliun dan perumahan Rp8,37 triliun,” ungkap Menteri Dody.

Baca juga

Pemkot Madiun Diperiksa Selama Tiga Jam, Nasib Kios Pasar Tradisional Tunggu Hasil Pleno Ombudsman

Kementerian PU juga terus melanjutkan program Padat Karya Tunai (PKT) TA 2024 sebesar Rp10,23 triliun. Saat ini serapan anggaran PKT 54,83% atau Rp5,61 triliun yang menyerap 338.858 orang pekerja dari target serapan 463 ribu orang pekerja. 

Menteri Dody mengatakan untuk mencapai target realisasi anggaran diperlukan percepatan yang dilakukan dengan memaksimalkan alokasi yang ada melalui percepatan pengadaan barang dan jasa, penyelesaian administrasi, penyelesaian masalah tanah, percepatan kegiatan padat karya, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas.

Agenda lain yang dibahas adalah pembahasan hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI di mana Kementerian PU  menerima 2 LHP dengan total 108 rekomendasi senilai Rp240,52 miliar. LHP pertama berfokus pada Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan Semester I Tahun 2023 dengan 57 rekomendasi. 

Baca juga

Pedagang Pasar Lapor Soal Penyegelan dan Pengalihan Kios, Ombudsman RI Periksa Pemkot Madiun

LHP kedua terkait Kinerja Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Triwulan III 2023, dengan 51 rekomendasi.
Kementerian PUPR menindaklanjuti kedua LHP ini dengan 99 rekomendasi senilai Rp229,23 miliar. Dari rekomendasi tersebut, 17 rekomendasi (17,17%) telah berstatus "Sesuai," sementara 82 rekomendasi (82,83%) masih dalam masa penelaahan oleh BPK RI.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengapresiasi kehadiran Menteri PU dan jajaran dalam rapat kerja ini. “Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan ke Saudara Menteri PU yang sudah hadir. Saya harap Bapak Menteri PU bisa membawa semangat baru, yang baik dari kepemimpinan sebelumnya bisa dilanjutkan dan yang kurang silakan diperbaiki,” ungkap Lasarus. (*)