TIMES MADIUN, JAKARTA – Kanwil Kemenkumham Jabar menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) 2024.

Dalam hal ini, Kemenkumham Jabar diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ave Maria Sihombing, Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU Zaki Fauzi Ridwan, serta sejumlah pegawai.

Rakernis yang mengusung tema “Akselerasi Layanan AHU Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” ini berlangsung pada 8-11 Desember 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan ini, sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Masjuno, menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih baik. Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menekankan pentingnya pelayanan prima untuk memudahkan masyarakat memperoleh kepastian hukum.

Capaian Ditjen AHU Tahun 2024

Direktur Jenderal AHU, Widodo, memaparkan berbagai capaian Ditjen AHU sepanjang tahun 2024, termasuk penyelesaian layanan hukum strategis:

1. Layanan Fidusia: 13.856.625 permohonan
2. Layanan Badan Usaha: 10.440 permohonan
3. Layanan Perdata Umum: 74.130 permohonan
4. Layanan Kenotariatan: 5.219 permohonan
5. Layanan Apostille: 167.350 permohonan

Ditjen AHU juga berhasil mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,08 triliun. Hal ini menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Selain itu, Ditjen AHU terus berinovasi, termasuk meluncurkan layanan pencatatan social enterprise dan meningkatkan keamanan informasi melalui sertifikasi ISO 27001-2022.

Penghargaan dan Komitmen untuk 2025

Ditjen AHU menerima penghargaan atas kepatuhan layanan publik dan penagihan pajak, yang mencerminkan dedikasi dalam menyediakan layanan hukum yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.

Tahun 2025, Ditjen AHU berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP), dan mendukung rancangan undang-undang badan usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis modern.

Menteri Supratman menegaskan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan hukum. Ia juga meminta seluruh direktorat di Kementerian Hukum dan HAM untuk terus mengedepankan pelayanan prima berbasis teknologi.

“Setiap keputusan yang diambil harus didasari rasionalitas dan nurani, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari layanan kita,” tutup Supratman.

Rakernis AHU 2024 menjadi refleksi pencapaian Ditjen AHU sekaligus pijakan untuk terus melangkah maju dalam memberikan layanan hukum yang adil, transparan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. (*)