TIMES MADIUN, MADIUN – Aliansi Masyarakat Madiun Menggugat mendukung langkah Polres Madiun Kota menindak tegas pelaku perusakan saat aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Madiun. Sekaligus mengklarifikasi narasi negatif pada pemberitaan media massa dan media sosial terkait aksi yang berlangsung pada Sabtu (25/8/2025).

Perwakilan aliansi telah bertemu dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang dihadiri Wakapolres Madiun Kota Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama, Senin (1/9/2025) malam.

"Ada beberapa judul berita yang menggiring opini publik, seolah-olah aksi penyampaian aspirasi kami berujung penjarahan. Itu tidak benar, dan bukti-bukti narasi tersebut sudah kami serahkan ke pihak berwajib,” kata Rendra Wardhana, perwakilan aliansi dari unsur mahasiswa usai pertemuan.

Saat pertemuan juga disampaikan lima poin kesepakatan yang dibuat aliansi. Pertama, aliansi sepakat melanjutkan proses mediasi serta pelaporan resmi ke pihak kepolisian. Kedua, melaporkan narasi negatif di media massa yang dianggap tidak objektif. Ketiga, menuntut media massa lebih proporsional dan berimbang dalam menyajikan informasi.

"Media massa jangan hanya menyorot hal negatif dari aksi. Seharusnya juga memberitakan tuntutan mahasiswa yang disampaikan secara damai di depan gedung dewan," kata Rendra.

Keempat, terkait kericuhan disertai dugaan penjarahan, aliansi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
Kelima, aliansi menekankan agar setiap langkah hukum tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Hal ini, kata Rendra, penting agar penyelesaian masalah tidak justru memunculkan luka sosial baru di tengah masyarakat.

"Kami mendukung proses hukum, tapi berharap penanganannya tetap humanis, bukan dengan pendekatan militeristik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rendra juga membantah anggapan atau tuduhan bahwa aliansi menjadi pemicu kericuhan. Rendra menjelaskan, pihaknya sudah melakukan konsolidasi internal dengan rapi. Peserta aksi yang dikoordinir aliansi menggunakan tanda pengenal berupa pita.

Para buruh menggunakan pita kuning, sedangkan mahasiswa mengenakan pita putih serta putih-biru sebagai tanda identitas. “Kericuhan justru ditimbulkan orang-orang yang tidak dikenal. Mereka tidak menggunakan pita, memakai helm, masker, dan pakaian hitam. Jadi bisa dipastikan mereka bukan bagian dari rombongan kami,” ujarnya.

Rendra menambahkan, bukti-bukti terkait framing pemberitaan di media massa maupun posting di media sosial yang dianggap merugikan sudah diserahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti, baik melalui mediasi maupun jalur hukum lain. “Kami hanya berharap publik bisa melihat bahwa aksi kami murni penyampaian aspirasi, bukan tindakan anarkis,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya unjuk rasa Aliansi Masyarakat Madiun Menggugat diwarnai kericuhan dan perusakan. Aksi semula berlangsung damai dan kondusif. Bahkan sempat ditemui Ketua DPRD Kota Madiun dan Kapolres Madiun Kota.

Namun massa terprovokasi lemparan botol air mineral ke arah gedung dewan dan memicu tindakan anarkis. Saat kericuhan terjadi koordinator Aliansi Masyarakat Madiun Menggugat menarik peserta aksi dari lokasi. (*)