TIMES MADIUN, MADIUN – Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Madiun (BEM Madiun) bertemu dengan wakil rakyat untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Mereka melakukan audiensi dengan DPRD Kota Madiun sebagai tindak lanjut aksi simbolik September Hitam yang digelar sebelumnya.

Ada enam poin tuntutan yang disampaikan Aliansi BEM Madiun yakni penyelesaian kasus HAM berat, penghentian kekerasan aparat, reformasi Polri dan DPR, pemenuhan hak-hak rakyat kecil, serta penolakan segala bentuk impunitas dan represif negara.

"Kami berharap pernyataan sikap dan tuntutan mahasiswa sampai ke pusat melalui DPRD Kota Madiun," tegas Ismail Hamdan, Koordinator Aliansi BEM Madiun sekaligus Presiden Mahasiswa STIKES BHM Madiun usai audiensi, Rabu (1/10/2025).

Atas tuntutan yang disampaikan para mahasiswa, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya berjanji akan meneruskan ke DPR RI. Dewan tetap berkomitmen menyalurkan aspirasi yang disampaikan Aliansi BEM Madiun. Walaupun tugas dan fungsi DPRD berbeda dengan DPR RI.

"Kami tidak diam diri, tapi berdiskusi dan memberi pengertian bahwa tupoksi kami di DPRD Kota berbeda dengan DPR RI,” ungkap Armaya.

Politikus Partai Perindo itu menilai aspirasi dan tuntutan yang disampaikan mahasiwa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa negara. "Hal ini sangat membanggakan karena mahasiswa peduli terhadap kondisi Indonesia saat ini," tegas Armaya.

Aliansi BEM Madiun diwakili enam orang mahasiswa melakukan audiensi dengan wakil rakyat. Mereka ditemui empat orang anggota legislatif termasuk Ketua DPRD Kota Madiun. (*)