TIMES MADIUN, BANYUWANGI – Komitmen Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital kembali mendapat apresiasi tingkat nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan menilai Banyuwangi sukses menjadi role model transformasi digital, khususnya melalui Mall Pelayanan Publik Digital (MPP Digital).

“Banyuwangi akan jadi piloting. Sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” kata Luhut dalam sambutan penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), Selasa (9/9/2025).

Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional untuk penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara digital. Jika berhasil, program tersebut akan diluncurkan di seluruh Indonesia pada Januari 2026.

Menteri Tito Karnavian menilai transformasi pelayanan publik yang dilakukan Banyuwangi selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam menghadirkan layanan yang berkualitas, terjangkau, dan efisien. “Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” ujar Tito.

Sejumlah menteri turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menyampaikan apresiasi atas penetapan Banyuwangi sebagai pilot project nasional. “Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ipuk, digitalisasi perizinan praktik tenaga medis dan kesehatan akan memudahkan pelayanan. “Ini kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini mereka dapat mengurus perizinan dengan lebih mudah dan cepat,” katanya.

Saat ini terdapat 199 kabupaten/kota yang menjadi piloting sistem perizinan digital nakes dan tenaga medis, dengan syarat daerah tersebut telah memiliki MPP Digital.(*)