MADIUN – Sejumlah indikator makro Kota Madiun tahun 2025 bakal dikritisi DPRD Kota Madiun.

Indikator tersebut meliputi beberapa poin di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.

Hal itu tertuang dalam nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2025 (LKPJ 2025) yang disampaikan Plt Wali Kota Madiun pada rapat paripurna, Jumat (27/3/2026).

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengungkapkan, legislatif telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkritisi LKPJ 2025.

Beberapa hal yang menjadi fokus perhatian akan dibahas di pansus. Mulai dari realisasi pendapatan dan belanja daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) serta indikator makro.

"Jadi target-target itu terpenuhi apa tidak di tahun 2025. Itu nanti akan kita bahas, telaah dan koreksi. Tentunya sifatnya konstruktif ya," ujar Armaya usai rapat paripurna.

Baca juga

Bersaksi di Sidang Korupsi Maidi, Kepala OPD Sering Jawab Lupa dan Tidak Tahu

Hasil pembahasan pansus, lanjut Armaya akan menjadi bahan rekomendasi  LKPJ 2025. Setelah ditetapkan dalam rapat paripurna internal, pansus akan mulai menjalankan tugas.

"Minggu depan sudah mulai pembahasan. gitu loh. Insyaallah sebelum 30 hari sudah selesai. Karena aturannya begitu," tegas Armaya.

Pada nota pengantar LKPJ 2025, terungkap ada dua indikator utama yang meleset dari target. Yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi.  Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dilaporkan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,69 persen. Sedangkan pada tahun 2024 yang mencapai 5,73 persen," ungkap Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membacakan nota pengantar LKPJ 2025.

Sebaliknya tingkat inflasi di Kota Madiun justru naik dibandingkan tahun 2024. Inflasi Years on Years (Y-on-Y) tahun 2025 dilaporkan sebesar 2,75 persen. Sedangkan pada 2024, tingkat inflasi berada pada level terendah 1,31 persen.

Baca juga

Alun-Alun Caruban Bak Lautan Cahaya, Pengajian Gus Idham Awali Sepasma 2026

"Walaupun mengalami kenaikan, inflasi Kota Madiun tetap terkendali dan berada dalam koridor target sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Serta masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan inflasi gabungan 11 kabupaten/kota di Jawa Timur," jelas Bagus.

Sementara itu realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang ditargetkan sebesar Rp 1 Triliun 118 Miliar  terealisasi sebesar Rp 1 Triliun 156 Miliar atau tercapai 103,45 persen.

Sedangkan belanja daerah hanya tercapai 90,56 persen. Dari target sebesar Rp 1 Triliun 231 Miliar terealisasi sebesar Rp 1 Triliun 115 Miliar.

Dokumen lengkap LKPJ 2025 akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Kota Madiun untuk menilai hasil kinerja eksekutif.

Selain rekomendasi pansus, semua fraksi di legislatif akan menyampaikan penilaian dan sikap melalui pandangan umum dan pandangan akhir di tahap rapat paripurna selanjutnya. (*)