MADIUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 yang diterima secara berturut-turut oleh Pemkab Madiun.

Di balik penghargaan tersebut, BPK RI memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya terkait peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“BPK memberikan rekomendasi agar potensi PAD bisa ditingkatkan. Rekomendasi itu akan kami tindaklanjuti dengan harapan tidak ada lagi temuan atau catatan yang sama di tahun berikutnya,” ujar Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, usai menerima penghargaan WTP, Jumat (29/5/2026).

Bupati yang akrab disapa Hari Wur tersebut menegaskan bahwa opini WTP merupakan indikator tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan komitmen untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi dan temuan BPK.

“Mempertahankan itu jauh lebih sulit. Jadi saya minta seluruh jajaran Pemkab Madiun berkomitmen melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Hari Wur menambahkan, raihan WTP diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan predikat ini kita bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong peningkatan PAD,” katanya.

Baca juga

Alun-Alun Caruban Bak Lautan Cahaya, Pengajian Gus Idham Awali Sepasma 2026

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Timur diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur.

Capaian WTP ke-13 ini menjadi bukti konsistensi Pemkab Madiun dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik di masa mendatang.(*)