MADIUN – DPRD Kabupaten Madiun memulai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rangkaian acara diawali dengan penyampaian nota penjelasan Bupati Madiun pada rapat paripurna yang digelar pada Rabu (4/3/2026). 

Pada nota penjelasan tersebut Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyampaikan hasil capaian kinerja dan pengelolaan keuangan.

Meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan, kebijakan strategis, tindak lanjut rekomendasi APBD tahun sebelumnya serta hasil pelaksanaan tugas perbantuan yang diterima Pemkab Madiun. 

"Secara umum kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD 2025 berjalan baik berkat dukungan yang sangat besar dari DPRD Kabupaten Madiun," jelas Bupati Madiun H. Hari Wuryanto.

Dilaporkan, total realisasi APBD 2025 sebesar Rp 2,17 triliun atau tercapai 102,87 persen. Dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 448,23 miliar tercapai 102,26 persen.

Realisasi pendapatan transfer Rp 1,72 triliun tercapai 103,03 persen. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 2.105 triliun atau tercapai Rp 93,34 persen. 

Sedangkan capaian indikator kinerja utama daerah tahun 2025 yang dilaporkan meliputi Indeks Reformasi Birokrasi tercapai 100,94 persen dengan realisasi 87,33 persen. Indeks kualitas lingkungan (IKLH) tercapai Rp 101,31 persen dengan realisasi 74,81 persen. 

Indeks risiko bencana tercapai 110,82 persen dengan realisasi 114,33 persen Rp 108,77 persen dengan realisasi 5,33 persen. Indeks infrastruktur tercapai 106,67 persen. Indeks Pembangunan Manusia tercapai 99,89 persen dengan realisasi 75,47 persen. 

Disampaikan pula tingkat kemiskinan dengan realisasi 10,40 persen atau tercapai 99,59 persen dari target. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka dengan realisasi 3,22 persen atau tercapai 101,05 persen dari target.

Baca juga

Hasil Kolaborasi di Bulan Suci, TP PKK Kabupaten Madiun Bagikan 1500 Paket Takjil

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Feri Sudarsono mengungkapkan legislatif akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Pembentukan pansus dilakukan melalui mekanisme rapat paripurna internal DPRD," ujar Feri. 

Pada tahap berikutnya akan digelar rapat paripurna pandangan umum fraksi, jawaban eksekutif dan pandangan akhir sekaligus pengambilan keputusan fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. (*)