TIMES MADIUN, MALANG – Di tengah kesibukannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Blitar (Bappedalitbang Pemkab Blitar), Dr Jumali, SP.d.,M.AP masih sempat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) Malang.

Kemarin, Sabtu (25/02/2023), Jumali mengikuti wisuda bersama 835 lulusan Vokasi, Sarjana dan Pascasarjana, di Gedung Samatha Krida Universitas Brawijaya di Kota Malang.

Dalam disertasinya, Jumali yang juga lulusan Unesa Surabaya ini mengambil judul ‘’Strategi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fiskal Daerah” (Studi Manajemen Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Blitar), dengan mendapatkan nilai A. Disertasi tersebut telah masuk Journal of Research in Dynamic and Control System, Deerfield Beach, Kansas City, USA dengan judul ‘ Utilization Regional Asset In The Framework of Regional Fiscal Potensial (Study of Asset Management in Blitar District), yang terindek scopus.

Kepala Bappedalitbang Pemkab Blitar, Dr Jumali, SP.d.,M.AP foto bersama keluarga usai wisuda Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) Malang (FOTO: Jumali for TIMES Indonesia).

Menurut Jumali, pemanfaatan aset daerah jika dikelola secara maksimal dapat menutup celah fiskal daerah. Namun demikian, berbagai pendapat dan regulasi menunjukkan bahwa manajemen aset daerah masih sekadar untuk pengelolaan keuangan serta hanya mencukupi tertib administrasi, sehingga pemanfaatan aset daerah belum mendapat perhatian yang serius. Pendapat lain juga mengemuka bahwa pengelolaan asset daerah hanya dalam rangka memperoleh opini yang baik dalam sebuah pemeriksaan.

’Teknis pemanfaatan aset daerah perlu dibenahi, mulai standar operasional prosedur (SOP), appraisal yang terus-menerus, bahkan adanya lembaga teknis khusus yang menangani masalah ini sehingga bisa fokus,’’ ungkap Jumali yang juga mantan wartawan dan redaktur Jawa Pos Group (JPNN) ini.

‘’Selain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pemanfataan asset daerah dapat untuk menarik investor serta penyediaan infrastuktur. Dan ini penting sangat dibutuhkan daerah, disaat anggaran banyak tersedot kebutuhan rutin,’’kata Jumali yang juga mantan Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Blitar ini.

Ditambahkan, saat ini banyak daerah memiliki fiscal rendah karena banyaknya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat tanpa diimbangi dengan anggaran yang cukup. ‘’Pendapatan daerah sulit mencukupi belanja daerah yang begitu besar. Itu sebabnya strategi yang potensial adalah pemanfaatan asset daerah yang dimaksimalkan,’’kata Jumali yang juga Dewan Penasehat Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Seluruh Indonesia ini.

Diungkapkan Jumali, model yang ditawarkan dalam memaksimalkan asset daerah adalah, perlunya diperbanyak standar operasional prosedur (SOP). ‘’Ini untuk memperluas acuan regulasi karena dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terkait pemanfaatan asset daerah masih bersifaf umum,’’ katanya.

Solusi lain, kata tambah Jumali, yang juga mantan Ketua Dewan Pengawas Radio Persada FM ini, adalah perlu ada lembaga khusus, seperti unit pelaksana. ‘’Tidak perlu sebuah OPD atau SKPD tapi cukup sebuah lembaga unit yang memilik otonomi atau kewenangan tersediri sehingga pemanfaatan asset daerah ini bisa lebih focus,’’ tegas Jumali, yang juga jebolan Fakultas Ekonomi Undip Semarang ini.

Dengan lembaga khusus tersebut lanjut Jumali, dapat melakukan langkah langkah stategis, seperti melaksanakan appraisal yang idependen secara rutin untuk memperbarui harga pasar, invetarisasi aset secara mandiri tanpa intervensi, serta kebijakan lain, misalnya penyusunan Detailed Engineering Design (DED), masterplane.

’’Tentu saja pengelola asset daerah harus berorientasi profit, dan ini tidak bisa diserahkan kepada birokrasi murni yang fungsinya memberikan pelayanan publik,’’ pungkas Jumali. (*)