TIMES MADIUN, BANYUWANGI – Pemerintah dan Anggota DPR RI telah mencapai kesepakatan penting mengenai APBN 2024. Kesepakatan ini menekankan bahwa APBN tahun depan harus menjadi alat kebijakan yang handal dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan geopolitik. Mendukung agenda pembangunan nasional termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat menyampaikan pendapat akhir Pemerintah mengenai rancangan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara 2024 dalam rapat paripurna DPR RI. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan. 

Seperti meningkatnya inflasi dan perang Rusia-Ukraina. Tantangan-tantangan tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu diantisipasi melalui penyusunan APBN 2024 yang cermat.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN harus selalu dijaga agar tetap menjadi alat yang sehat dan berkelanjutan. Pasalnya, agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak. APBN diharapkan dapat menjadi alat yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Sehingga APBN 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis dan memberikan dasar yang kuat dan berkelanjutan untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi.

Rincian asumsi dasar makro yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI untuk APBN 2024 mencakup beberapa poin penting. Pertama, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,2 persen, menunjukkan keyakinan dalam upaya memperkuat perekonomian negara. 

Kedua, inflasi diharapkan tetap terkendali pada angka 2,8 persen, memberikan stabilitas harga. Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil di Rp15 ribu per USD, menunjukkan upaya menjaga stabilitas mata uang. Keempat, suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan sekitar 6,7 persen, yang akan memengaruhi tingkat pengembalian investasi. 

Kelima, harga minyak mentah dunia (ICP) diasumsikan sekitar USD82 per barel, mempertimbangkan volatilitas pasar minyak global. Keenam, produksi minyak dan gas (lifting) diperkirakan mencapai 635 ribu barel minyak per hari. 

Sementara produksi gas lifting diharapkan mencapai 1,033 juta barel minyak setara per hari. Asumsi-asumsi ini menjadi dasar untuk penyusunan APBN 2024 dan menggambarkan pandangan pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang akan datang.

Sri Mulyani menekankan bahwa pendapatan negara pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Pemerintah akan terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta memperhatikan aspek keadilan.

Sementara itu, belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang termasuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. 

Defisit APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp522,8 triliun. Pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati menghadapi gejolak dan dinamika global terkait suku bunga global yang lebih tinggi.

Pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp176,2 triliun, yang akan dilakukan secara selektif dan intensif. Ini termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa bisnis dan layanan yang dijalankan oleh entitas tersebut berjalan secara efisien dan produktif.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa dukungan DPR RI sangat penting dalam menjalankan APBN 2024, dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN tersebut. APBN 2024 memiliki peran strategis dalam transisi pemerintahan baru, dan diharapkan dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Dalam kesepakatan ini, Pemerintah dan DPR RI telah mencapai kesepakatan penting mengenai APBN 2024. Kesepakatan ini menekankan bahwa APBN tahun depan harus menjadi alat kebijakan yang andal dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

Menurut Menteri Keuangan, kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti meningkatnya inflasi dan perang Rusia-Ukraina. Tantangan-tantangan tersebut dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, dan oleh karena itu, perlu diantisipasi melalui penyusunan APBN 2024 yang cermat.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN harus selalu dijaga agar tetap menjadi alat yang sehat dan berkelanjutan. Pasalnya, agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak, dan APBN diharapkan dapat menjadi alat yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Selain itu, tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, sehingga APBN 2024 memiliki peran penting dalam menyelesaikan program-program strategis dan memberikan dasar yang kuat dan berkelanjutan untuk transformasi pemerintahan dan ekonomi.

Asumsi dasar makro yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR RI untuk APBN 2024 menggambarkan gambaran penting tentang proyeksi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5,2 persen, menunjukkan optimisme dalam upaya menggerakkan perekonomian. Inflasi diperkirakan tetap terkendali pada angka 2,8 persen, memberikan stabilitas harga kepada masyarakat. 

Nilai tukar rupiah diharapkan stabil di kisaran Rp15 ribu per USD, mencerminkan upaya menjaga stabilitas mata uang nasional. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan sekitar 6,7 persen, yang akan mempengaruhi tingkat pengembalian investasi. 

Harga minyak mentah dunia (ICP) diasumsikan sekitar USD82 per barel, mempertimbangkan fluktuasi harga minyak global. Produksi minyak dan gas (lifting) diperkirakan mencapai 635 ribu barel minyak setara per hari. 

Sementara produksi gas lifting diharapkan mencapai 1,033 juta barel minyak setara per hari. Semua asumsi ini menjadi landasan penting dalam perencanaan APBN 2024 dan mencerminkan pandangan pemerintah terhadap kondisi ekonomi yang akan datang.

Sri Mulyani menekankan bahwa pendapatan negara pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Pemerintah akan terus melakukan optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta memperhatikan aspek keadilan.

Belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang termasuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Defisit APBN tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp522,8 triliun. Pemerintah akan terus melakukan pengelolaan utang dengan hati-hati menghadapi gejolak dan dinamika global terkait suku bunga global yang lebih tinggi.

Pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp176,2 triliun, yang akan dilakukan secara selektif dan intensif. Ini termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa bisnis dan layanan yang dijalankan oleh entitas tersebut berjalan secara efisien dan produktif.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa dukungan DPR RI sangat penting dalam menjalankan APBN 2024, dan pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN tersebut. APBN 2024 memiliki peran strategis dalam transisi pemerintahan baru, dan diharapkan dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

***

*) Oleh: Andhika Wahyudiono, Dosen UNTAG Banyuwangi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.