TIMES MADIUN, MALANG – Cleisthenes, mungkin saja tidak menyangka, sebuah mahakarya yang ia ciptakan sejak 507 Sebelum Masehi masih menuai pengakuan dunia. 
Meski terlahir sebagai bangsawan Athena dari keluarga Alkmaionid, ia justru merombak tatanan pemerintahan yang menguntungkan kelompok kepentingannya. Sebagai gantinya, ia membentuk tatanan pemerintahan baru yang ia sebut demokrasi. Sejak saat itu, dunia mengenal pemerintahan oleh rakyat untuk pertama kalinya.

Di bawah tatanan demokrasi, Cleisthenes memperkenalkan tiga lembaga terpisah. Pertama, badan pemerintahan yang bertugas menulis undang-undang dan merumuskan kebijakan luar negeri disebut (Ekklesia). Kedua, dewan perwakilan dari sepuluh suku Athena (Boule). Terakhir, pengadilan yang memungkinkan warga berpendapat atas suatu kasus sebelum dengan mekanisme suara mayoritas (Dikasteria). 

Seiring dengan kian rumitnya permasalahan penduduk, tatanan demokrasi langsung bertransfromasi menjadi demokrasi perwakilan modern. Dengan tatanan ini, setiap warga negara berhak memilih perwakilan yang membuat undang-undang (legislatif) maupun menjalankan undang-undang (eksekutif) untuk kepentingan masyarakat.

Bak jamur di musim penghujan, demokratisasi menjadi primadona berbagai negara di belahan dunia. Fenomena ini sebagian besar didorong oleh runtuhnya Tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet, sehingga otoritarianisme dianggap tak layak memperoleh panggung.  Di saat yang sama, fenomena ini juga didorong oleh kemajuan pembangunan ekonomi yang diraih oleh Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Tak berselang lama, kualitas demokrasi mengalami penurunan yang signifikan sejak awal abad 21. Larry Diamond (2015) menyebut fenomena ini sebagai resesi demokrasi, kondisi dimana tatanan pemerintahan berangsur-angsur kembali menuju autokrasi. 

Dalam sudut pandang ekonomi politik, terdapat dua sumber kekecewaan yang menimbulkan resesi demokrasi. 

Pertama, neoliberalisme ditengarai telah memunculkan ketidaksetaraan pendapatan dan memperparah krisis ekonomi.  Neoliberalisme memunculkan ketidaksetaraan pendapatan karena kebijakan privatisasi, pengurangan pajak dan pemotongan belanja sosial, cenderung menguntungkan kelompok kaya ketimbang kelompok miskin. Sedangkan, neoliberalisme memperparah krisis ekonomi akibat terjadinya deregulasi yang tak terkendali di sektor keuangan. 

Krisis Hipotek Subprima di Amerika Serikat 2008 dan Krisis Utang di Zona Euro 2010 merupakan contoh bagaimana masyarakat memukul mundur elit global yang mempromosikan neoliberalisme. Kekecewaan terhadap pasar bebas memantik populisme satu dekade berikutnya.

Kedua, lemahnya kapasitas negara untuk mencapai tujuan demokrasi. Sekalipun memiliki lembaga yang dirancang untuk membatasi kekuasaan, namun perlu dicatat, suatu negara yang diwakilkan oleh penguasa secara sah memiliki monopoli atas paksaan. 

Sebagai contoh, partai progresif yang berkuasa di Brazil telah kehilangan kepercayaan masyarakat karena skandal korupsi Lava Jato. Konsekuensinya, masyarakat berbalik arah mendukung kelompok ultra-kanan yang dianggap sebagai simbol anti-kemapanan dalam diri Jair Bolsonaro.

Dalam kasus lain, kejatuhan rezim Ashraf Ghani mencerminkan gagalnya transisi demokrasi di Afghanistan. Sebaliknya, momen ini hanya menandai berakhirnya rentetan kekacauan yang ditimbulkan akibat kependudukan Amerika Serikat, dan pada titik ini, Taliban memperoleh legitimasi untuk berkuasa.

Kedua kasus tersebut hanya segelintir fenomena gunung es. Sejak dua dekade lalu, Robert Putnam (2000) telah memperingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan di hampir seluruh negara terus mengalami penurunan. Tidak hanya itu, lembaga sosial yang dimediasi oleh pemerintah, seperti partai politik, pelaku bisnis, serikat pekerja di negara maju juga kehilangan jejaring sosial satu sama lain.

Barangkali, Cleisthenes tidak pernah membayangkan, mahakarya yang ia cetuskan mendapati cobaan begitu rupa. Cleisthenes bisa saja kecewa, tetapi tak perlu untuk takut berlebih.  Selama seabad yang lampau, demokrasi telah mengalami banyak pasang surut. Resesi demokrasi saat ini hampir tidak separah yang melanda pada 1930-an, ketika fasisme mengancam Eropa. Kita mungkin bisa berpijak pada kalimat lawas yang dilontarkan Winston Churchill: “Democracy is the worst form of government, except for all the others.” 

Untuk menyelamatkan demokrasi, kita perlu berangsur-angsur memulihkan marwah lembaga negara. Selain itu, kita perlu memastikan bahwa mekanisme pasar mesti dibarengi dengan tegaknya supremasi hukum, terjaganya stabilitas politik, dan jelasnya aturan main.  Tanpa itu semua, Cleisthenes atau juga kita, mungkin tetap akan terjerembab pada takut berlebih.

***

*) Oleh: Hidsal Jamil, Peneliti di Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan (PKEPK), Universitas Brawijaya Kota Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.