MADIUN – Empat orang aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Madiun bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi dana CSR dan gratifikasi proyek dengan terdakwa Wali Kota Madiun non aktif H Maidi, Thariq Megah Kepala Dinas PU PR dan Rochim Ruhdiyanto Direktur CV Sekar Arum. 

Empat saksi tersebut adalah Sumarno Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPM PTSP), Agus Tri Tjahjanto Sekdin PU PR mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Afandi Kabid Sampah dan Limbah B3 DLH dan Mas Kahono Pekik Sekdin Disparpora mantan Kabid Bappelitbangda. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di awal sidang pemeriksaan saksi menyatakan akan mengorek soal aliran dana CSR yang diminta dari sejumlah pihak swasta.

Selain itu ada seorang saksi yaitu Sumarno juga akan memberi keterangan soal gratifikasi proyek di Dinas PU PR. 

Baca juga

Empat ASN Pemkot Madiun Bersaksi di Sidang Korupsi Maidi, Beri Keterangan Soal Dana CSR

"Seorang saksi yaitu Sumarno memberi keterangan untuk dua dakwaan yaitu dana CSR dan fee proyek," ujar Ikhsan JPU KPK di persidangan, Kamis (25/6/2026). 

Diberitakan sebelumnya, JPU KPK menyampaikan dua dakwaan kasus dugaan korupsi di Kota Madiun. Yaitu dakwaan pemerasan dengan modus CSR dengan terdakwa Maidi dan Rochim Ruhdiyanto. Serta dakwaan gratifikasi proyek di Dinas PU PR dengan terdakwa Maidi dan Thariq Megah. 

Sidang dimulai sekitar pukul 09.47 WIB. Sebelum agenda pemeriksaan saksi, majelis hakim yang dipimpin Ernawato Anwar membacakan putusan sela atas perlawanan hukum terdakwa Thariq Megah Kepala Dinas PU PR. 

Perlawanan hukum Thariq disampaikan pada sidang perdana pada 11 Juni 2026 dan ditanggapi JPU KPK pada sidang berikutnya 18 Juni 2026.

Baca juga

Pedagang Pasar Madiun Tak Menerima SK Cabut SIP, Lima Saksi Bersaksi di Sidang PTUN

Dalam putusan sela majelis hakim menolak perlawanan hukum Thariq dan memutuskan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. 

Selain empat ASN, JPU KPK juga menghadirkan Ali Fauzi notaris dan Ketua REI DPD Kota Madiun. Ali Fauzi pada sidang sebelumnya batal memberikan kesaksian karena ada urusan pekerjaan dan dipanggil lagi untuk bersaksi. (*)