MADIUN – Perlawanan hukum Thariq Megah terdakwa kasus dugaan gratifikasi proyek di Kota Madiun, dijawab Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

JPU KPK berpendapat materi perlawanan hukum yang diajukan sudah masuk dalam materi pokok perkara. Sehingga jaksa meminta majelis hakim untuk melanjutkan persidangan dengan pembuktian saksi.

‎"Dakwaan sudah disusun secara lengkap dan cermat sesuai dengan KUHAP serta memenuhi syarat formil dan materil," kata Ikhsan Fernandi Z JPU KPK di sela persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (18/6/2026).

Namun dalam jawaban atas perlawanan hukum terdakwa, JPU KPK juga menanggapi hal-hal terkait pokok perkara yang disampaikan pihak Thariq. Di antaranya soal rincian cara bertindak dan beneficial owner atau penerima manfaat.

"Jika sudah menyangkut pokok perkara maka prosesnya pada tahap pembuktian. Jadi kami tetap minta dilanjutkan pemeriksaan saksi untuk pembuktian," ujar Ikhsan.

Menanggapi jawaban JPU KPK, pengacara Thariq Megah menyatakan pada prinsipnya dalam dakwaan ada unsur analogi saat merumuskan delik.

Padahal dalam hukum pidana analogi tidak diperbolehkan atau dilarang. "Karena itu kami mengajukan perlawanan terkait hal tersebut," ujar Mursid Murdiantoro pengacara Thariq Megah.

Pada persidangan sebelumya, JPU KPK mendakwa Wali Kota Madiun non aktif Maidi melakukan gratifikasi berupa permintaan komitmen fee proyek senilai Rp 9 miliar. Kadis PU PR Thariq Megah ikut terseret sebagai terdakwa dugaan gratifikasi tersebut.

Dalam berkas dakwaan, JPU  membeberkan puluhan proyek fisik di dinas PU PR yang diduga telah menyetor fee.

Setoran fee proyek itu disebut mengalir ke Maidi untuk kepentingan pribadi melalui Thariq. Sebagian fee proyek juga mengalir ke Thariq yang digunakan sebagai dana taktis.

Modus tersebut dilakukan sejak 2019 saat Maidi menjabat sebagai wali kota periode pertama.

Pengacara Thariq Megah langsung menyampaikan perlawanan hukum. Hal yang menjadi perlawanan antara lain tidak ada uraian tentang cara bertindak sebagai bukti tindak pidana.

Pengungkapan secara makro dikhawatirkan menjadikan Thariq sebagai subyek inisiator, mengorganize dan mengumpulkan.

Perlawanan hukum oleh tim pengacara terdakwa Thariq merupakan bantahan awal atas dakwaan mengorganisir, memfasilitasi, mendukung serta menikmati fee proyek di dinas PU PR.

Majelis hakim yang dipimpin Ernawati Anwar menunda sidang dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya pada Kamis 25 Juni 2026.

Sekain putusan sela juga akan dilanjutkan pemeriksaan saksi untuk terdakwa Maidi Wali Kota Madiun non aktif dan Rochim Ruhdiyanto Direktur CV Sekar Arum. (*)