JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk melengkapi syarat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, yang baru-baru ini ditangkap di Singapura.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kejaksaan, serta Polri untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam proses ekstradisi.

"KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut," ungkap Tessa.

Proses ekstradisi ini diharapkan dapat segera terlaksana agar Paulus Tannos dapat segera dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara KTP-el yang telah lama tertunda di Indonesia.

"Kami berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya," lanjut Tessa.

Baca juga

Saksi Sebut Tumpang Tindihnya Pekerjaan Proyek TPA Winongo Atas Perintah Maidi

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, sebelumnya mengonfirmasi penangkapan Paulus Tannos di Singapura dan menyatakan bahwa saat ini tersangka tengah ditahan di negara tersebut.

"Benar, bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," ujar Fitroh.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa proses ekstradisi dari Singapura dapat berlangsung dalam waktu 1 hingga 2 hari, tergantung pada kelengkapan dokumen yang diperlukan.

"Tergantung pada kelengkapan dokumennya, karena itu permohonan harus diajukan kepada pihak pengadilan di Singapura," kata Supratman. Ia menambahkan bahwa jika pengadilan Singapura menyatakan dokumen yang diajukan lengkap, maka ekstradisi akan segera diproses.

Baca juga

Pedagang Pasar Siap Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun Karena Dinilai Lakukan Kebohongan Publik

Kemenkumham juga telah menerima permohonan ekstradisi dari Kejaksaan Agung terkait Paulus Tannos, dan proses permintaan ekstradisi ini sedang ditangani oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

Dengan adanya upaya ini, diharapkan proses hukum terhadap Paulus Tannos dapat segera dilanjutkan dan kasus korupsi proyek KTP-el yang melibatkan sejumlah pihak dapat diselesaikan secara tuntas. (*)