TIMES MADIUN, JAKARTA – Sekjen Barisan Orator Masyarakat Kepulauan Buton Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Tazrufin melaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Sultra. 

Menurut La Ode, laporan tersebut buntut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait Big Data. Hal itu menyebabkan banyak kerugian besar bagi masyarakat. Terutama mereka yang rela protes ke ruang publik.

Dia menegaskan pertanyaan Big Data tersebut telah memakan korban. MenkoMarves tersebut dinilai telah membuat gaduh dan membuat masyarakat terpecah belah. Apalagi itu dilakukan saat masyarakat menderita dampak pandemi.

"Kami melaporkan Saudara Luhut persoalan big data tunda Pemilu 2024 yang diduga telah melakukan pembohongan publik. Buktinya kan sampai sekarang tidak dibuktikan ke publik," kata La Ode Tazrufin di Polda Sultra, Rabu (20/4/2022).

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyataan Luhut soal big data menjadi salah satu pemicu aksi demo 11 April 2022 besar-besaran yang berdampak terhadap aksi anarkis. Pernyataan soal big data itu disebut juga menyebabkan sejumlah masalah.

Oleh karena itu, dia berharap Luhut bisa bertaubat dan jujur kepada seluruh masyarakat Indonesia. Luhut diminta terbuka ke publik dan menyampaikan big data yang dimaksudkan dimana. Selama ini kata dia, Luhut hanya bicara tanpa data.

"Aksi demo 11 April itu dampaknya, banyak imbasnya wartawan kena imbas, mahasiswa, dosen juga kena imbasnya. Tentu kita sebagai masyarakat tidak mau ada kerugian yang lebih besar lagi dari kemaren itu. Jadi semoga pak Luhut segera sadar dan mau terbuka," pungkas La Ode Tazrufin.

Sebagai informasi, Menko Luhut Panjaitan menyampaikan pernyataan kontroversialnya pertama kali di podcast close the door milik Dedy Corbuzier. Dia mendukung penundaan pemilu dan yakin mayoritas masyarakat juga mendukung. Hal itu diketahui dari lembaga survei yang dia sebut big data. (*)