TIMES MADIUN, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan sekitar 70 persen warga Pasir Panjang di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menyatakan siap bergeser ke Tanjung Banun. 

Mengetahui hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengapresiasi kerja Bahlil yang bisa meyakinkan warga Pulau Rempang untuk direlokasi tanpa ada paksaan atau intimidasi seperti yang telah terjadi.

"Bagus jika saat ini sudah ada persetujuan 70 persen warga Rempang untuk dipindah secara sukarela dengan kompensasi yang disepakati," kata Sarmuji, Senin (9/10/2023). Ia pun meminta pemerintah untuk konsisten dan berkomitmen terhadap warga yang sudah menerima direlokasi untuk membayar ganti rugi kepada warga sesuai hasil kesepakatan.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah harus dapat memastikan masa depan warga Pulau Rempang terkait keikutsertaan mereka dalam proyek Rempang Eco City ini. Yakni berkaitan dengan bukan hanya lapangan kerja, tetapi juga masuknya infrastruktur pendukung bagi warga, baik itu jalan, rumah sakit, listrik hingga air bersih dan lainnya.

"Kedepan harus dipastikan bahwa investasi yang masuk ke Pulau Rempang dapat dinikmati maksimal oleh penduduk setempat. Bukan hanya soal tenaga kerja, tetapi fasilitas umum untuk warga juga harus diperhatikan dengan baik," harapnya.

Belajar dari wilayah-wilayah lain, Legislator Dapil Jawa Timur VI ini mengingatkan pemerintah bahwa aksi protes atau perlawanan warga lokal terhadap investasi dikarenakan mereka (warga) tidak dilibatkan dan hanya menjadi penonton. Untuk itu, komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat para proyek investasi harus dipastikan terealisasi.

“Jangan sampai 10 tahun ke depan warga asli Rempang hanya jadi penonton saja atau hanya mendapatkan jatah sedekah saja,” ungkapnya. (d)