TIMES MADIUN, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024). Kementerian PUPR RI selama 5 tahun berturut-turut, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Acara turut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD) di seluruh Indonesia.  

Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI. 

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden RI Jokowi dalam sambutannya. 

Menurut Presiden RI Jokowi, ekonomi global sekarang ini pada posisi melambat serta politik global yang tidak menentu. Kendati demikian, kita patut bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat stabil.

“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetititf dengan negara-negara lain, kita harus lincah dan taktis, dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena akuntabilitas, dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya berorientasi pada proses, namun kita harus berani untuk fokus pada hasil, dan fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Presiden.   

Oleh karena itu, Presiden RI Jokowi berpesan reformasi struktural yang sudah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Selain itu juga melanjutkan sinkronisasi regulasi, melanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur. 

“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden. 

Menteri Basuki turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan presepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan presepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” kata Menteri Basuki.   

Kementerian PUPR RI berhasil mempertahankan opini WTP selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Dengan capaian Kementerian PUPR atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2023 tersebut, ke depan Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. 

Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR RI Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan. (*)