TIMES MADIUN, MADIUN – Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono melantik dan mengambil sumpah jabatan Pj Wali Kota Madiun di Gedung Negara Grahadi, Senin (29/4/2024).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3 187 Tahun 2024 dan Nomor 100.2.3.1 188 masing-masing tertanggal 22 Januari 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wali Kota Madiun. 

Serta Keputusan Mendagri Nomor 100.2 .1.3 964 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Madiun.

Jabatan Wali Kota Madiun 2019-2024 Drs H Maidi diserahterimakan kepada Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto yang juga merupakan Kepala Bakesbangpol Jatim.

Eddy tetap menjabat sebagai Pejabat Tinggi Pratama di Bakesbangpol Jatim. Ia akan menjabat sebagai Pj Wali Kota Madiun paling lama satu tahun sejak tanggal pelantikan pada hari ini, Senin (29/4/2024). 

Pj Gubernur Adhy mengucapkan selamat dan berpesan agar Eddy menjalankan amanah sebaik mungkin melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Begitu pula dalam mengemban jabatan sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pak Eddy sebagai Pj sementara tidak boleh lebih dari satu tahun, tugasnya adalah bagaimana di antara masa transisi ini seluruh proses pembangunan yang sudah dilaksanakan tiga bulan bisa dilanjutkan dan berproses serta seluruh layanan publik bisa dioptimalkan," pesan Adhy.

Apalagi saat ini Madiun sendiri merupakan salah satu tujuan wisata di Jatim dan semakin maju di tangan Maidi.

"Madiun sudah menjelma menjadi kota yang sangat luar biasa," puji Gubernur Adhy.

Demikian pula, pada kesempatan yang sama Pj Gubernur Adhy juga berpesan agar Eddy mempersiapkan proses menuju Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Ia berharap tidak ada gejolak dan persoalan hingga proses pemilihan nanti. Alokasi anggaran Pilkada di Madiun telah disiapkan oleh pimpinan sebelumnya. 

"Kami berharap Pak Eddy bisa membangun sinergi dengan Forkopimda dan OPD di bawahnya dan paling tidak sama dengan yang dilakukan oleh Pak Maidi," ucap Pj Gubernur Adhy.

Dalam hal ini Eddy memiliki kewenangan sama dengan Wali Kota Madiun. Namun tidak bisa melakukan rotasi dan mutasi sebelum meminta izin kepada Mendagri melalui Pj Gubernur.  

Ia juga meminta Pj Wali Kota Madiun Eddy melakukan laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali. Evaluasi tersebut guna menentukan kinerja pemerintahan secara berkala sampai akhir masa jabatan.

Hingga saat ini total ada 19 daerah melakukan pengisian Pj Wali Kota sejak 2023 kemarin. Eddy merupakan yang terakhir dilantik dan mengisi kekosongan kepemimpinan, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023. Pada kesempatan ini, juga dilakukan pelantikan dan Pj Ketua Tim Penggerak PKK Wali Kota Madiun.(*)