TIMES MADIUN, MADIUN – Mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sebuah target tetapi keharusan bagi Pemkab Madiun. Predikat tersebut merupakan bukti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Konsistensi kinerja pengelolaan keuangan daerah juga terbukti dengan keberhasilan mempertahankan WTP sebelas kali berturut-turut. Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 diperoleh salah satunya karena ketaatan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menerima LHP bersama dengan kepala daerah lainnya di Jatim. (FOTO: Humas Pemkab Madiun for TIMES Indonesia)

"Atas tindak lanjut pemeriksaan tahun 2023 Pemkab Madiun mendapat nilai terbaik yakni pada posisi tindak lanjut diperangkaan 98,59%. Nilai ini masuk dalam kabupaten yang taat terhadap tidak lanjut rekomendasi BPK," ungkap Tontro Pahlawanto, Pj Bupati Madiun.

Tontro menjelaskan, strategi menindaklanjuti pemeriksaan keuangan tahun 2023 ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara akumulasi. Yakni tidak hanya menindaklanjuti di tahun 2023 namun juga tahun 1990 bahkan tahun 1980. 

“Alhamdulillah, teman-teman OPD menelurusi aset-aset yang belum tercatat dan kemudian dimasukan dalam neraca. Inilah yang merupakan atensi BPK terhadap penilaian Pemkab Madiun.  Saya berharap sisanya segera diselesaikan agar mencapai 100 persen," kata Tontro.

Tontro berharap WTP atas LKPD 2023 dapat dipertahankan di tahun berikutnya. Seluruh OPD di lingkup Pemkab Madiun diminta segera mememuhi rekomendasi  hasil pemeriksaan tahun ini. Serta tidak menambah catatan pada tahun anggaran berikutnya.

Penghargaan WTP untuk Pemkab Madiun diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Karyadi kepada  Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto pada momen penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 pada Kamis (2/5/2024). Penyerahan LHP BPK dilakukan serentak kepada 38 kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur di auditorium kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Jawa Timur. (*)