TIMES MADIUN, JAKARTA – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih membuka ruang bagi bergabungnya partai baru dalam satu barisan bersama Golkar, PAN dan PPP menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Terbukanya ruang ini sejalan dengan pertemuan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa 20 September 2022.

Dalam kapasitasnya sebagai menteri, keduanya membahas sejumlah isu strategis. Dari isu keamanan, geopolitik, serta ekonomi dunia. Dan, oleh sebagian pihak dimaknai sebagai pertemuan antar calon presiden (capres).

Airlangga Hartarto berjalan bersama Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan di Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019 - (FOTO: dok Antara)

Baik Airlangga maupun Prabowo sendiri mengamini soal terbukanya peluang bergabungnya Gerindra bersama KIB. "Ya masih, masih, masih terbuka (peluang). Masih berbicara dengan partai-partai," kata Airlangga. 

Menanggapi pertemuan Airlangga dan Prabowo, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan, peluang seperti yang dikatakan Airlangga dalam dunia politik adalah hal yang lumrah. 

"Sekarang kan semua pintu masih terbuka. Masih penjajakan. Yang terlihat kan PDIP bisa sendiri, KIB, Gerindra-PKB, lalu PKS-Nasdem-Demokrat. Dari sana terbuka pintu yang lain," kata Cecep kepada wartawan, Jumat (23/9/2022). 

Ia mengungkapkan, pada akhir tahun ini sejumlah partai politik akan menggelar hajar besar yakni rapat kerja nasional (rakernas). Dari hajat itulah nantinya nama-nama kandidat calon presiden dan calon wakil presiden akan mulai ada titik terang. 

"Perkiraan saya, sampai Juli hingga akhir Agustus 2023, siapa yang akan declare pertama, lalu yang lain untuk mengajukan siapa lawannya. Jadi sekarang wait and see," ucap Cecep. 

Airlangga Cawapres Masuk Akal

Di sisi lain, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut peluang bergabungnya Partai Gerindra dalam KIB cukup besar. 

Menurutnya, poros koalisi di Pilpres 2024 akan semakin benderang jika Gerindra akhirnya memutuskan bergabung KIB. Dedi memperkirakan akan ada 3 pasangan calon yang bakal berlaga dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Gabungan koalisi Gerindra-KIB akan memperjelas jumlah koalisi yang terbentuk, akan muncul maksimal 3 koalisi jika itu terjadi. Karena PDIP masih tetap dapat mengajukan Puan-Ganjar misalnya,. Dan Nasdem, Demokrat, PKS tetap bisa maju dengan Anies-AHY," ujarnya.

Disebutkan, Partai Gerindra akan mempertahankan nilai tawar Prabowo Subianto sebagai calon presiden saat memutuskan bergabung dengan KIB. 

"Gerindra berpeluang cukup besar bersama KIB sepanjang Prabowo yang menjadi presidennya," sebut Dedi.

Ia lantas merujuk prasyarat penetapan calon presiden dan calon wakil presiden di KIB, dimana Ketum Golkar Airlangga Hartarto dinilai masih belum cukup kuat dalam soal elektabilitas, meski menjabat sebagai ketum partai terbesar dibanding partai lain di KIB. 

Hal yang masuk akal, lanjut Dedi, yakni dengan menempatkan Airlangga Hartarto sebagai cawapres dari KIB dan posisi itu secara langsung memberikan peluang bagi kemenangan di Pilpres 2024.

"Dan ini rasional jika melihat Airlangga sebagai ketua umum paling besar di KIB tetapi masih berelektabilitas rendah. Kans menjadi cawapres masih mungkin," tambahnya.

Dedi menekankan ketika kesepakatan Prabowo Subianto sebagai capres dan Airlangga Hartarto sebagai cawapres tidak tercapai, maka semakin kecil kemungkinan bergabungnya Gerindra dalam KIB. 

"Tetapi selama kondisi itu tidak tercapai, maka Gerindra tidak akan bergeser," pungkasnya.

Hubungan Harmonis Airlangga-Prabowo

Sekedar diketahui, pertemuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa (20/9/2022). 

"Hubungan tetap baik dan terjalin dengan sempurna untuk terus bekerja demi menyelesaikan seluruh target-target pemerintah. Hubungan mereka harmonis, baik sebagai menteri maupun dalam dunia politik," ucap politisi Golkar, Dave Laksono.

Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan, silaturahmi politik antara Prabowo dan Airlangga sudah berlangsung sejak lama. Namun tanpa meninggalkan pekerjaannya sebagai Menko, Airlangga kerap bepergian ke sejumlah daerah bahkan ke luar negeri dalam membantu pemerintahan Joko Widodo.

"Untuk urusan Golkar, tetap berjalan karena bisa disesuaikan. Kalau Pak Airlangga berhalangan, bisa diwakili yang lain," ujarnya. (*)