TIMES MADIUN, JAKARTA – Ganjar Pranowo, calon presiden potensial dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi tata kelola koperasi di Indonesia. 

Menurut Ganjar, banyak koperasi yang hanya ada di atas kertas dan mengandalkan dana dari pemerintah untuk operasionalnya.

Pernyataan Ganjar ini mendapat dukungan dari Sunandiantoro, seorang pemerhati koperasi yang juga pernah membuka posko aduan masyarakat terkait koperasi-koperasi nakal. 

Dalam rilisnya, Sunandiantoro menganggap pernyataan Ganjar sebagai cerminan realitas di lapangan.

"Ratusan aduan masyarakat tersebut kemudian disampaikan dan diberikan kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki," ungkap Sunandiantoro.

Menurut Sunandiantoro, masalah koperasi saat ini terkait dengan persoalan dualisme yang ada di Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia). 

Ia menyebut bahwa kondisi sengkarut permasalahan koperasi di Indonesia tidak terlepas dari kurangnya peranan Dekopin dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

Namun, Sunandiantoro menyatakan bahwa polemik dualisme Dekopin telah berakhir. Dr. Sri Untari Bisowarno telah ditunjuk sebagai ketua umum yang baru untuk memimpin Dekopin ke depan.

Konflik di Dekopin bermula dari dugaan perubahan Anggaran Dasar (AD) oleh oknum-oknum tertentu untuk memuluskan salah satu kubu. 

Akibatnya, Dekopin terbagi menjadi dua entitas yang saling bersaing. Dengan mengungkapkan masalah tata kelola koperasi yang buruk dan menyuarakan perlunya peran aktif Dekopin, Ganjar Pranowo berharap dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia. 

Dalam perjalanannya sebagai Bacapres, Ganjar akan terus memperjuangkan reformasi koperasi agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian negara. (*)