TIMES MADIUN, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya setiap personel TNI untuk menjaga netralitas sebagai amanat reformasi, dalam menghadapi tahun politik Pemilu 2024 yang semakin menghangat. Seluruh keluarga personil TNI juga wajib menjaga kondusivitas bangsa, agar jangan sampai Pemilu 2024 berujung dengan perpecahan.

Bambang berharap penyelengggaraan Pemilu 2024 berjalan damai.

"Hak masyarakat untuk menyatakan pendapat memang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, namun pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan kerugian apalagi permusuhan. Jika sampai ada potensi rusuh, saya yakin dan percaya keluarga besar TNI AL diminta atau tidak diminta, pasti siap membantu aparat kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," ujar Bambang Soesatyo dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPP Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (DPP FKPPAL), di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Minggu (19/11/23).

Turut hadir antara lain, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut Mayjen TNI (Mar) Markos, Ketua Umum DPP FKPPAL Ariadi Kusumadi, dan Ketua Panitia/Ketua DPD FKPPAL Jakarta Metro Tommy Hutapea.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain dengan FKPPAL, MPR RI juga telah bekerjasama menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI maupun penerimaan aspirasi dengan keluarga besar TNI lainnya. Antara lain dengan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), Perhimpunan Putra dan Putri TNI Angkatan Udara (P3AU), serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).

Bambang menegaskan, ia senantiasa mengajak kepada keluarga besar TNI untuk menjaga dan menghormati konstitusi yang ada pada saat ini.

Menurutnya, konstitusi yang ada pada saat ini merupakan cerminan perjalanan sejarah bangsa. Dalam setiap perubahannya, sudah dilakukan secara konstitusional.

"Apabila dirasa masih ada kekurangan atau hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan secara menyeluruh atau kembali ke UUD 1945 sebelum amandanen pasca reformasi, ada mekanisme konstitusional yang tersedia dalam konstitusi kita, yaitu mekanisme amandemen," jelasnya.

Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga mengingatkan bahwa kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar, telah menempatkan Indonesia pada pusaran kepentingan global. Pada saat yang bersamaan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, patriotisme dan nasionalisme tidak lagi dimaknai secara sempit. 

Di tengah modernitas zaman yang ditandai lompatan kemajuan teknologi dan derasnya arus peradaban, tantangan yang dihadapi dapat mewujud pada beragam paradigma. Misalnya pada degradasi moral generasi muda bangsa, maraknya perilaku koruptif, masih adanya ketimpangan sosial-ekonomi, tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal, serta terpinggirkannya ideologi bangsa.

"Di tengah kemajuan teknologi, dunia saat ini juga sudah memasuki era Internet of Military Things/Internet of Battle-field Things, dimana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekaligus meningkatkan fungsi perangkat militer menjadi lebih efektif dan optimal. Sebagaimana terlihat dalam perang Rusia - Ukraina, maupun perang Hamas - Israel," terangnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur serta Dosen Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI (UNHAN) ini menambahkan, Internet of Military Things juga menunjukan bahwa dunia semakin larut menghadapi perang Generasi V (G-V) Siber dengan center of gravity pada Data dan Informasi. S

etelah sebelumnya dunia mengalami perang G-I, yang dilakukan dengan Padat Manusia, G-II Manuver dan Tembakan, G-III Padat Teknologi, dan G-IV Asimetris. Pada G-1 hingga G-III, sasarannya pada sektor Militer, Fisik, dan Ekonomi. Pada G-IV sasarannya sektor politik. Sedangkan G-V pada sosial dan ideologi. 

"Menghadapi G-V, Singapura, Jerman, dan Tiongkok merupakan contoh negara yang telah membentuk Angkatan Siber sebagai matra tersendiri. Pasukan Siber Tiongkok diprediksi yang terbesar di dunia, mencapai 145 ribu personil. Indonesia tak boleh ketinggalan. Karenanya, pembuatan Angkatan Ke-IV, Angkatan Siber (AS) sebagaimana diusulkan Lemhannas RI, menjadi keniscayaan. Sehingga bisa memperkuat Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara AU)," pungkas Bamsoet. (*)