TIMES MADIUN, JAKARTA – Hoaks, disinformasi, dan misinformasi bertebaran media sosial dan kerap disebarluaskan oleh berbagai kalangan dengan beragam motif. Bukan hanya orang awam yang terlibat dalam menyebarkan informasi yang salah, bahkan jurnalis pun terkadang ikut andil dalam menyebarkan hoaks. 

Penyebabnya, adanya pelanggaran atau ketidaktaatan jurnalis terhadap kode etik dan kepatuhan pada elemen peran jurnalisme. Padahal, tugas dasar jurnalis sebenarnya adalah kerja memeriksa fakta. Kenyataan ini tentu memprihatinkan karena dapat menurunkan kepercayaan publik kepada media.

Itulah benang merah diskusi bulanan seri kedua Koalisi Cek Fakta pada Rabu (27/9/2023), dengan dukungan penuh dari Google News Initiative. Koalisi Cek Fakta merupakan gabungan dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) , dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Diskusi daring tersebut bertujuan membahas berbagai aspek hoaks, disinformasi, dan peran jurnalis dalam masalah ini.

Peneliti media dari Universitas Multimedia Nusantara, FX Lilik Dwi Mardjianto menyebut, hoaks yang diproduksi oleh jurnalis disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar jurnalisme.

“Banyak hoaks diproduksi bahkan dari jurnalis sendiri, penyebabnya adalah pelanggaran terhadap elemen peran jurnalisme. Inkonsistensi penerapan peran-peran jurnalistik ini akan membuat tingkat kepercayaan terhadap jurnalisme turun,” ujar kandidat doktor dari Universitas Canberra, Australia itu.

Menurut Lilik, publik sebenarnya memiliki harapan yang tinggi terhadap peran jurnalis dan media sebagai penjernih ruang informasi publik serta sumber berita yang kredibel. Namun karena adanya sejumlah praktik ketidakakuratan reportase, penjagaan editorial yang lengah, pelanggaran elemen jurnalisme, maka tren kepercayaan terhadap jurnalisme saat ini jadi turun.

“Harapan publik terhadap peran jurnalistik sangat tinggi. Kritik saya ini adalah bagian dari kecintaan saya kepada jurnalisme, khususnya jurnalisme di Indonesia,” kata Lilik, sapaannya, yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut.

GM Product lembaga riset dan media monitoring Binokular, Oleg Widyoko dalam pemaparannya menyebutkan temuan Binokular terkait isu hoaks yang terjadi dalam kurun waktu Juli hingga September 2023. 

Menurut  Oleg, hoaks yang ditemukan pada periode ini masih mengarah pada kandidat capres, khususnya Ganjar Pranowo dan Prabowo. Selain itu, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said juga menjadi sasaran hoax terkait batalnya penunjukan AHY sebagai Cawapres Anies Baswedan.

“Ada enam tipe hoaks yang tercapture berdasar media monitoring berbasis kecerdasan buatan Binokular seputar bacapres.Tipe-tipe itu berupa kabar palsu. foto editan, informasi keliru, narasi foto, narasi video, dan pemotongan video,” jelas Oleg.

Ketua Presidium Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia), Septiaji Eko Nugroho menyebut monitoring berbasis kecerdasan buatan Binokular mirip dengan yang data Mafindo. Wajah penyebaran hoaks di negeri kita semakin masif, upaya penanganan dan pencegahan sangat krusial dan penting dalam konteks Pemilu 2024. 

Berdasarkan data Mafindo, kata Septiaji, tahun 2022 terdapat 1.500 temuan hoaks. Sepanjang tahun 2023 ini terdapat 1.600 hoaks, dan pada 2024 diprediksi akan meningkat hingga di atas 2.000 hoaks. 

"Ada Kanal yang kami pantau dapat memproduksi 1-45 video hoaks setiap harinya," kata Septiaji.

Dia mengatakan, ketimpangan penanganan cek fakta saat ini makin melebar. Pada 2019 lalu, pihaknya optimistis dapat menangkap banyak konten hoaks. 

"Tapi kenyataannya di Youtube, Tiktok, Snack, bahkan Shopee video banyak sekali konten hoaks dan produksi video-video pendek itu saat ini semakin murah dibandingkan dengan biaya fact check-nya. Ketidakseimbangan ini menjadi PR kita hari ini untuk bisa ditangani bersama," tambah Septiaji. 

Pemimpin Redaksi IDNTimes, Uni Lubis menekankan pentingnya kerja jurnalis dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi data dalam setiap proses jurnalisme. Uni Lubis menggarisbawahi bahwa tugas utama jurnalis adalah melakukan pemeriksaan fakta dan menyajikan kebenaran dengan mengklarifikasi informasi yang mereka terima. 

“Tugas jurnalis adalah fack checking dan menyajikan kebenaran yang merupakan kumpujlan informasi-informasi yang sudah diverifikasi. Termasuk isu yang belum lama ini ramai soal penganiayaan wakil menteri oleh seorang menteri di kabinet Jokowi. Kerja jurnalistik dalam hal seperti itu adalah wajib mengklarifikasi, memverifikasi," kata Uni Lubis, dalam diskusi yang dipandu pemimpin redaksi MNC Radio Network Gaib Marudo Sigit, 

Ia juga mencatat bahwa bahkan media besar seperti New York Times di Amerika dan TEMPO di Indonesia tidak luput dari kesalahan, dan mereka harus meminta maaf jika melakukan kesalahan dalam pemberitaan.

Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya, mengungkapkan bahwa diskusi bulanan ini merupakan bagian penting dari kampanye antihoaks dan upaya untuk mendukung pemilu 2024 yang berkualitas dan bebas dari hoaks. 

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan kecerdasan buatan untuk memantau dan menganalisis persebaran hoaks secara lebih presisi.

Diskusi ini, ujar Adi, menjadi bagian penting kampanye antihoaks dan sumbangan koalisi cak fakta mendukung pemilu 2024 berkualitas dan bebas dari hoaks. Juga untuk mengukur dan memonitor kerja-kerja pemeriksa fakta di sepanjang setahun ke depan. (*)